Hanura Sebut Status Tersangka Novanto Jadi Ujian Berat DPR

Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Karena posisi yang bersangkutan merupakan pucuk pimpinan di lembaga tersebut sehingga mempengaruhi citra DPR di masyarakat.

Bestprofit - Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI Dadang Rusdiana berharap penetapan status tersangka Ketua DPR Setya Novanto tidak akan mempengaruhi kinerja institusi tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.

"Mudah-mudahan ini penetapan status tersangka Novanto tidak berpengaruh terhadap kinerja DPR secara keseluruhan dalam menyelesaikan beberapa agenda penting yang sedang dihadapi," kata Dadang, di Jakarta, Senin (17/7/2017) malam.

Dadang menilai penetapan status Novanto itu merupakan ujian berat bagi DPR karena posisi yang bersangkutan merupakan pucuk pimpinan di lembaga tersebut sehingga mempengaruhi citra DPR di masyarakat.

Menurut dia, kasus dugaan korupsi KTP elektronik terjadi pada DPR periode 2009-2014, sehingga masyarakat harus memahaminya dan menjadi "pekerjaan rumah" bagi DPR saat ini untuk mengembalikan citranya.

"Tetapi, kami menghormati apa pun yang sudah ditetapkan oleh KPK sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga independen dalam penegakan tindak pidana korupsi," ujarnya pula.

Namun Dadang enggan berkomentar terkait apakah Novanto harus meletakkan jabatannya sebagai Ketua DPR karena ada mekanismenya termasuk kewenangan di internal Partai Golkar.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E).

"KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya, sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017). (Antara). Bestprofit, Best Profit

Akan Ada "Kejutan" untuk Korban Bullying di Gunadarma Pagi Ini

Ilustrasi korban bullying (Shutterstock)

Kejutan mendukung mahasiswa korban bullying di Gunadarma digelar pagi ini.

PT Bestprofit - Farhan, mahasiswa semester II, angkatan 2016, Jurusan Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Gunadarma, diduga menjadi korban bullying teman satu kelasnya.

Aksi bullying tersebut ramai diperbincangkan netizen. Kecaman terhadap sejumlah mahasiswa yang menjadikan Farhan bulan-bulanan datang bertubi-tubi.

Dukungan pun diberikan oleh salah satu akun gosip di Instagram, thenewbikingregetan, yang mem-posting tulisan berisi ajakan memberi dukungan kepada Farhan.

"Hari Senin 17 Juli 2017 team kami akan memberikan kejutan untuk Farhan. Untuk kawan-kawan yang memiliki waktu luang, silakan bergabung bersama tim kami," bunyi ajakan tersebut.

Dalam video tersebut, tampak seorang mahasiswa berkebutuhan khusus mengenakan jaket abu-abu dan menggunakan tas ransel. Dia dikelilingi tiga pemuda yang diduga teman satu kelasnya.Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Gunadarma, Bayu Syaits Dhin Anwar, membenarkan acara tersebut. Namun, yang mengadakan bukan dari BEM FIKTI.

"Itu hanya kumpul saja satu suara (menolak aksi bullying). Kronologinya seperti apa," kata Bayu saat dihubungi , Senin (17/7/2017).

Acara ini akan digelar di Kampus E, Kelapa Dua, Universitas Gunadarma, pukul 10.00 WIB. Bayu menjelaskan, BEM FIKTI mendapat undangan untuk menghadiri acara tersebut.

"Kalau untuk yang gerakin (acara) kita belum tahu pastinya siapa. Kita dapat undangan untuk hadir. Bukan dari BEM (yang mengadakan). Kita kebetulan diundang," ujar Bayu.

Sekadar diketahui, media sosial belum lama ini dihebohkan dengan video yang memperlihatkan aksi bullying terjadi di lingkungan Kampus Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat. 

Kali ini, yang membuat netizen marah karena korbannya diduga mahasiswa berkebutuhan khusus atau autis. Video yang sempat viral ini diunggah di akun Instagram @thenewbikingregetan, pada Sabtu (15/7/2017) malam.

Salah satu pelaku terlihat menarik tas korban sehingga F sulit untuk melangkah. Setelah tas yang dipegangin pelaku dilepas, korban terlihat meluapkan emosinya dengan melemparkan tempat sampah kearah pelaku. Orang yang ada di dalam video kemudian bersorak-sorai. PT Bestprofit, Bestprofit

Menkominfo Minta Telegram "Self Filtering" Konten Berbau Radikal

Menkominfo Rudiantara

Konten-konten tersebut dinilai memberikan dampak negatif.

Best Profit - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta Telegram, aplikasi pesan berbasis internet, membuat standar prosedur operasional (SOP) penanganan konten-konten radikalisme.

"Yang kami minta kepada Telegram adalah membuat SOP itu untuk melakukan 'self filtering' terhadap konten-konten radikalisme," ujar dia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat malam.

Menurut dia, hal tersebut menjadi salah satu syarat untuk membatalkan pemblokiran 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram oleh Internet Service Provider (ISP), yang dilakukan berdasarkan permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Jumat (14/7/2017).

Adapun ke-11 DNS yang diblokir adalah t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org.

Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

"Kami sebelumnya sudah mengupayakan komunikasi dengan pihak Telegram, menyampaikan bahwa konten itu harus dihilangkan, tapi tidak ada respon. Apa boleh buat, jadi pemblokiran untuk kepentingan kita bersama," kata Rudiantara.

Ia menjelaskan bahwa alasan pemblokiran 11 DNS milik Telegram tersebut dilakukan, karena banyaknya konten-konten yang berkaitan dengan radikalisme yang mengarahkan kepada terorisme.

"Antara lain seperti bagaimana membuat bom atau bagaimana melakukan penyerangan. Tentunya ini bisa mempengaruhi masyarakat di Indonesia, makanya kita blokir," terang Rudiantara. (Antara) Best Profit

Soal Perppu Ormas, Amien Rais: Kayak HTI Bikin Runtuh Dunia Saja

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengklarifikasi pencatutan namanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, di Jakarta, Jumat (2/6).

"Pemerintah harus hati-hati memakai kekuasaan. Jangan main-main dalam membuat perppu," tegas Amien Rais.

Bestprofit - Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo, yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Melalui perppu tersebut, pemerintah berhak membubarkan ormas-ormas yang diklaim anti-Pancasila dan hendak mengubah bentuk negara kesatuan.

Satu ormas yang dibidik perppu tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang sebelumnya teah diumumkan bakal dibubarkan melalui koridor hukum nasional.

Amien menilai, pemerintah seharusnya tidak gegabah memutuskan bakal melarang seluruh kegiatan HTI hanya lantaran ormas tersebut getol memprogandakan wacana pembangunan negara khilafah.”Pemerintah harus hati-hati memakai kekuasaan. Jangan main-main dalam membuat perppu,” tegas Amien Rais seusai menghadiri acara halal bihalal DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

"HTI mau dibubarkan, kayak mau runtuh saja dunia ini gara-gara mereka. Biarkan saja wacana-wacana khilafah itu,” tukasnya.

Menteri Koordinantor Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Rabu siang, mengumumkan pemberlakuan Perppu Ormas. Perppu ini akrab disebut Perppu Pembubaran Ormas AntiPancasila.

Salinan Perppu itu diterima suara.com. Perppu itu bernama Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perppu ini dibuat menyusul usaha pemerintahan Joko Widodo untuk membubarkan ormas HTI yang dinilai radikal dan anti-Pancasila.

Dalam Perppu, pemerintah mengganti sejumlah pasal dalam UU Ormas. Salah satunya pasal 59 tentang larangan ormas.

Berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan ormas dalam Perppu itu:

1. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan narna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan
2. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi narna, lambang, atau bendera Ormas
3. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
4. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Mengumpulkan dana untuk partai politik
6. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan
7. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia
8. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial
9. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang
11. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Bestprofit, PT Bestprofit

Meski Terbit Perppu, Pembubaran Ormas Harus Lewat Pengadilan

Direktur Setara Institute Hendardi. 

Dalam konstruksi Negara hukum demokratis setiap kerja dan produk organ Negara harus bisa divalidasi dan periksa oleh organ Negara lain, sebagai manifestasi kontrol dan keseimbangan (check and balances).

PT Bestprofit - Koordinator LSM Demokrasi, Setara Institute Hendardi menilai penerbitan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan tentang pembubaran organisasi masyarakat antiPancasila tidak boleh mengesampingkan proses hukum. Ormas bisa dibubarkan hanya lewat pengadilan.

Menurut Hendardi, dalam konstruksi Negara hukum demokratis setiap kerja dan produk organ Negara harus bisa divalidasi dan periksa oleh organ Negara lain, sebagai manifestasi kontrol dan keseimbangan (check and balances).

“Mekanisme pembubaran ormas sebagaimana dalam Perppu 2 Tahun 2017 semestinya tetap dilakukan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dan tetap menyediakan mekanisme keberatan melalui badan peradilan,” jelas Mantan Kasum Munir itu saat berbincang dengan suara.com, Rabu (12/7/2017).

“Perihal keabsahan dikeluarkannya Perppu, pemerintah dengan aparat keamanan dan intelijen, adalah pihak yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan ancaman keberbahayaan dari suatu organisasi masyarakat berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Sepanjang itu tersedia, maka ancaman keberbahayaan tersebut adalah yang paling valid menjadi landasan dikeluarkannya Perppu, karena ketentuan yang ada dalam UU 17 Tahun 2013 dianggap tidak mampu menjangkau keberbahayaan itu secara cepat,” papar dia.Hanya saja Hendardi mengatakan secara ketatanegaraan, Perppu ini adalah jalan konstitusional bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dalam persepktif pemerintah belum memiliki dasar hukum atau dasar hukum yang tersedia dianggap tidak memadai. Perppu ini langsung berlaku tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR.

Dia juga mengatakan secara prinsipil, pembatasan atau pembubaran ormas dimungkinkan dalam hak asasi manusia. Meski dengan syarat-syarat yang ketat dan harus dilakukan berdasarkan UU.

“Apalagi organisasi semacam HTI yang selama ini beroperasi dianggap telah mengusik kohesi sosial umat dan mengancam sendi-sendi bernegara,” kata dia.

PT Bestprofit, Bestprofit

Gadis Indonesia Usia 15 Tahun Dibeli dan Jadi Budak Seks ISIS

[Hurriyet Daily News]

Ia menjadi budak seks dan dikurung di sebuah rumah di Provinsi Adana.

Best Profit - Gadis cilik berusia 15 tahun berkewarganegaaan Indonesia dijadikan budak seks oleh gerombolan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Gadis berinisial RFR, seperti dilansir Hurriyet Daily News, menjadi budak seks dan dikurung di sebuah rumah di Provinsi Adana, Turki.

RFR ditemukan oleh satu tim kepolisian antiteror Turki yang melakukan investigasi di sebuah rumah milik anggota ISIS berinisial SY, Jumat (7/7/2017).

Karenanya, Turki akan melakukan investigasi lanjutan untuk mengetahui apakah orangtua perempuan kecil tersebut simpatisan atau anggota ISIS.Dalam investigasi tersebut, tim itu mendapati fakta RFR dibeli gerombolan ISIS dari orangtuanya yang berada di Istanbul. Ia dipaksa melayani nafsu bejat bandit ISIS yang beroperasi di Turki.

Kekinian, RFR berada dalam perlindungan aparat kepolisian dan dalam proses pemberian testimoni terhadap kejaksaan Turki mengenai pelecehan seksual yang menimpanya selama berada di tangan ISIS.

Otoritas Turki sendiri memastikan, RFR akan dipulangkan ke Indonesia setelah seluruh proses investigasi dan administrasi terselesaikan.

Tim kepolisian antiteror Turki total menemukan 12 orang budak seks ISIS dalam operasi di Adana sejak Juni 2017. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya tergolong anak-anak . Best Profit

Pimpin Hari Bhayangkara, Jokowi Apresiasi Kerja Keras Polisi

Jokowi Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-71. [Ummi Hadyah Saleh]

Polri telah menunjukkan dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional.

Bestprofit - Presiden Joko Widodo menjadi inspektur peringatan Hari Bhayangkari ke 71 di Lapangan Silang, Monas, Senin (10/7/2017). Dalam sambutannya, Jokowi mengapresasi kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

"Dalam usia ke-71 Polri telah menunjukkan dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan," ujar Jokowi dalam sambutan.

Jokowi menuturkan, Polri juga mampu mewujudkan situasi keamanan, ketertiban nasional yang stabil dan kondusif. Selain itu Polri kata Jokowi juga sukses  melakukan penjagaan konflik, penjagaan demonstrasi, penanganan terorisme serta pemberantasan Narkoba.

"Kemudian juga menekan angka kejahatan konvensional seperti premanisme dan kejahatan jalanan, serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ia menambahkan, institusi Polri juga berhasil mengamankan agenda politik di 101 Pilkada serentak di tahun 2017, sehingga kegembiraan politik dapat terwujud di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada tersebut

"Maka tidak mengherankan, seperti ditunjukkan oleh hasil survei lembaga-lembaga yang kredibel,  kepercayaan publik pada Polri semakin meningkat, kepercayaan publik pada Polri semakin kuat, Polri semakin dicintai masyarakat.Karena itu saya ucapkan selamat untuk seluruh keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Semua itu, merupakan hasil dari kerja keras yang telah dilakukan Polri selama ini," tandasnya.

Dalam acara tersebut Jokowi juga menyematkan tanda kehormatan Republik Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararia ke tiga anggota Polri yakni pertama Kombes Polisi Wahyu Hadi Ningrat, S.I.K, Perwira Menengah Bareskrim Polri, kedua AKP Sayeti, Paur Binpers Bagian Sumber Daya Manusia Korp Brimob dan ketiga Aiptu Alim Sujoko, Ba Polda Metro Jaya.

Di Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke 71, Jokowi didampingi ibu negara Iriana Jokowi, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan istri Mufidah Kalla.

Kemudian hadir pula mantan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Pimpinan KPK Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan sejumlah pejabat negara lainnya dan tamu undangan dari negara sahabat. Bestprofit